Sidang III DPRD TTU Ricuh Bupati Ray Fernandez Tinggalkan Ruang Sidang

KEFA,  KPK – Pada Senin, (4/11/ 2019), bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, dilaksanakan Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTU Tahun Sidang 2019. Agenda sidang tersebut tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara T.A. 2020.

Sidang yang dihadiri Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt, bersama seluruh SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara awalnya berjalan lancar.

Dinamika sidang pun diwarnai Hujan interupsi, hingga puncaknya saat Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez menyampaikan Laporan RAPBD Tahun 2020. Beberapa Anggota DPRD seperti Hendrikus Frengkianus Saunoah, Carolus B. Sonbay, Fabianus One Alisiono dan Arifintus Talan, menilai bahwa Nota kesepahaman yang tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditandatangani tidak sesuai dengan Nota Keuangan Atas RAPBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020 yang dipaparkan Bupati TTU.

Silang pendapat membuat suasana semakin memanas antara Pemerintah dalam hal ini Bupati TTU dan Anggota DPRD sudah tidak kondusif hingga akhirnya sidang diskors. Terlihat dan terdengar nada-nada keras dan adu argumen pasca sidang diskors tak terelakkan. Adu mulut yang mengakibatkan kericuhan pun terjadi antara Bupati TTU dan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Fabianus One Alisiono.

Bupati TTU akhirnya meninggalkan ruang sidang dan hingga waktu skors dicabut sidang dilanjutkan kembali namun Bupati TTU bersama seluruh pejabat lingkup PemKab TTU tidak menghadiri sidang selanjutnya.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt, ketika ditemui wartawan disela-sela waktu skors mengatakan, dirinya selaku Bupati mendapatkan undangan yang dikeluarkan oleh DPRD untuk melakukan penandatanganan KUA PPAS. Maka Bupati berpendapat bahwa antara TAPD dan Panitia anggaran semestinya sudah sinkronkan data sebelum ditandatangani.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa, KUA PPAS itu ditandatangani dalam forum paripurna DPRD, sehingga berdasarkan kesepahaman tersebut dirinya selaku Bupati meminta kepada TAPD untuk menterjemahkan lebih lanjut dalam RAPBD.

“RAPBD inilah yang hari ini kita ajukan,” kata Bupati Fernandez.

“Perlu diketahui bahwa nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh saya dan 3 pimpinan DPRD itulah yang menjadi acuan. Kenapa hari ini mereka (DPRD .red) menuding bahwa kita menipu”. Lanjut Raymundus.

Terkait adanya selisih anggaran yang ada di KUA PPAS dan RAPBD yang diajukan pemerintah Bupati mengatakan dirinya sudah menanyakan dalam forum tadi.

“Saya tadi sudah bertanya, selisihnya, selisih lebih atau selisih kurang. Jika selisih lebih maka mewajibkan pemerintah daerah untuk mencari tambahan anggaran mungkin dalam bentuk pinjaman PEMDA. Akan tetapi jika selisihnya, selisih kurang maka Dana itu tidak bisa disimpan di kas daerah. Harus dibelanjakan”. Kata Bupati Fernandez.

Selain itu Hendrikus Frengkianus Saunoah, anggota DDPRD dari PDIP saat ditemui mengatakan bahwa, ada temuan dokumen KUA PPAS yang sudah ditandatangani antara pemerintah dan DPRD tidak sesuai dengan keputusan Paripurna.

“Terhadap ketidak sesuaian tersebut, DPRD secara kelembagaan sudah bersurat ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan. Tapi dalam kenyataan, surat tersebut tidak diindahkan. Sehingga terjadi perdebatan”. Jelas Frengki.

Lanjut Frengki, bahwa ada selisih angka begitu besar antara dokumen yang sudah disepakati dalam paripurna Banggar, dengan dokumen KUA PPAS yang ditandatangani.

“Saya ada simpan semua dokumen Banggar, dan ini akan saya jadikan sebagai bukti”. Tambah Saunoah.

Terkait selisih angka yang berbeda pada 2 dokumen tersebut, Frengki mengatakan ada selisih lebih dan ada selisih kurang. Selisih-selisih tersebut ditemukan pada beberapa Instansi. Terhadap selisih-selisih tersebut Frengki menilainya sebagai bentuk ketidakpatuhan pemerintah terhadap Paripurna.

“Ini bentuk ketidakpatuhan Pemerintah terhadap Paripurna DPRD. Padahal Paripurna DPRD melibatkan semua”. Pungkas Saunoah. (tim)

1,644 total views, 1 views today

Please follow and like us: