Hak-Hak Buruh Ditengah Pandemi Covid-19

Oleh:  Kapistrano C. Ceme, SH

(Staf  Paralegal LBH Surya NTT)

Melihat adanya wabah pandemi virus covid-19 memicu munculnya berbagai persoalan disegala lini kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, pariwisata, hukum hingga ketenagakerjaan. Dampak inilah tentu tidak terlepas berimbas pada sektor perusahan dan Buruh/Pekerja. perusahaan-perusahaan terkhusus perusahaan bidang  perdagangan yang memiliki karyawan yang memadai dari segi kuantitasnya secara “terpaksa” mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan pekerja/karyawan. Berdasarakan data yang dirilis oleh Kementrian Tenaga Kerja pertanggal 16 April 2020, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 1,94 juta pekerja dengan Rincian dari sektor formal menembus 1,5 Juta orang sedangkan sektor informal 443 ribu pekerja. Sementara total perusahaan yang mem-PHK dan merumahakan pekerja sebanayak 114, 34 ribu dengan rincian 83 ribu perusahaan sektor formal dan 30 Ribu perusahaan sektor informal. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah kebijakan perusahaan merumahkan Pekerja/ Buruh diperbolehkan menurut ketentuan hukum yang berlaku?.

Pada prinsinya, istilah “ Merumahkan pekerja/ buruh” tidak dikenal ataupun tidak termaktub dalam ketentuan hukum Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kendatipun demikian, dalam prakteknya beberapa perusahaan memilih untuk “ Merumahkan pekerja/buruh” akan tetapi bukan di PHK Dengan alibi perusahaan tidak dapat memproduksi ataupun menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya karena terdampak virus sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak karyawan. Oleh karena itu, pihak pekerja/ karyawan yang dirumahkan wajib mengetahui hak-hak sebagaimana telah diatur dalam peraturan kusus yang mana telah diatur dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja sebagai berikut :

  1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur :
  • Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjagan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja b
  • Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh, agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan.
  1. Surat edaran Menteri Tenaga kerja No. SE-907/ MEN/PHI- PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Kerja Massal, yang mengatur :
  • Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah merupakan upaya terakhir , setelah dilakukan upaya yakni :
  • Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas.
  • Mengurangi shift
  • Mengurangi jam kerja
  • Mengurangi hari kerja
  • Meliburkan atau merumahakan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.
  1. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja No: M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang mengatur :
  • Poin 2 Angka 4 : Apabila Perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha dan menyebabkan buruh/pekerja tidak masuk kerja maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan dengan kesepakatan pengusaha dengan buruh pekerja.

Hemat penulis, berangkat dan menanggapi isi peraturan khusus sebagaiaman diatur diatas, tersirat aturan resmi dan  pesan moral kepada pihak pengusaha bahwa kebijakan merumahkan Karyawan/Pekerja ditengah wabah Pandemi Virus Covid-19 bukan berarti berpikir sekaligus berbuat untuk mengalpakan hak-hak pekerja/buruh dan tidak satupun klausul yang yang mengatur pihak perusahaan untuk tidak membayar upah pekerja/buruh yang dirumahkan. Oleh karena itu, telah secara terang dan jelas pihak perusahaan wajib membayar upah terkecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Kendatipun demikian, perlu dipahami oleh pekerja/buruh bahwa pemerintah tidak menutup mata, pemerintah telah berpikir selangkah lebih cepat untuk mengantisipasi dampak pandemi virus covid-19  dengan membuka akses kepada pekerja yang dirumahkan, pekerja di PHK dan  ataupun pencari kerja dengan Program kartu Pra kerja sebagai salah satu instrumen penyelamat untuk membantu meringankan daya beli, meringankan baban hidup. Pemerintah telah mengalihkan Program Kartu Prakerja yang sebenarnya  merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk angkatan kerja  hingga menyasar kepada pekerja maupun pelaku usaha mikro yang terdampak dengan total bantuan yang akan diterima anggota pra kerja jumlahnya mencapai Rp. 3.550.000  yang akan ditransfer ke rekening bank dan e-wallet para penerima program Kartu Pra Kerja. (*)

 

427 total views, 1 views today

Please follow and like us: