Kasus Kades Toineke, Polisi Bilang Sudah P21, Jaksa Bilang Tidak Tahu! Benarkah ?

KUPANG,KPK – Penanganan kasus dugaan persinahan Kepala Desa Toineke, Kecamatan Koalin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) rupanya menarik untuk disimak. Adanya pengakuan pihak penyidik pelayanan perempuan anak (PPA) Polres TTS bahwa kasus tersebut sudah P21, ternyata bertolak belakang dengan informasi yang di sampaikan pihak jaksa penuntut umum (JPU) setempat.

Bagaimana tidak, kasus yang dilaporkan korban (MNP) sejak tahun 2018 sesuai laporan polisi nomor : LP/269/VII//2018/ RES TTS/ Tanggal 29 Agustus 2018, hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya, sekalipun pihak penyidik PPA Polres TTS, baru saja menyatakan kasus tersebut sudah pada tahap P21.

Kebenaran ini terungkap saat korban bersama tim pendamping dari Forkom P2HP NTT dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) TTS serta media mendatangi penyidik PPA Polres TTS mempertanyakan sudah sejauhmana perkembangan penanganan kasus tersebut sejak dilaporkan tahun 2018.

Petugas penyidik PPA saat ditanya media KPK terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. mengakui kasus tersebut sudah ditangani dan sudah sampai pada tahap P21.

“Kasus itu benar ada dan sudah tercatat dalam buku regis dari tahun 2018. Nanti saya cek dulu di teman penyidik PPA lainnya karena mereka yang tangani”. Ungkap Polwan penyidik saat itu seraya menunjuk bukti di buku regis kasus.

Disinggung apakah kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan atau belum, Polwan penyidik asal kabupaten Flores Timur itu, menyatakan belum tahu pasti karena bukan dirinya yang menangani kasus tersebut. “Saya sudah hubungi teman penyidik tapi masih diluar jangkauan”.Katanya.

Sedangkan pihak kejaksaan melalui JPU, saat dikonfirmasi petugas pendamping dari Dinas P3A TTS, menyatakan tidak tahu menahu soal kasus dugaan persinahan Kades Toineke yang katanya sudah tahap P21 itu.

“Kasus yang mana? Kalo sudah P21 kenapa berkasnya tudak dilimpahkan ke kami? Bagaimana mau sidang jika berkas perkara dan pelakunya belum diserahkan kepada kami. Tolong di cek dulu karena kami belum terima berkasnya”. Tulis JPU melalui pesan WA yang dikrim ke petugas pendamping P3A TTS.

Sementara itu Ketua Forkom P2HP NTT, Dra. Mien Hadjon Pattymangoe, kepada media KPK usai bertemu dengan Penyidik PPA Polres TTS, menyatakan keraguan atas informasi penyidik PPA yang sangat bertolak belakang dengan informasi dari pihak kejaksaan setempat.

“Saya minta informasi penyidik PPA Polres TTS perlu diluruskan dan harus mengandung unsur kebenaran karena menyangkut hak hukum seseorang. Jika ada dugaan intervensi pihak lain maka Forkom P2HP akan segera menemui Kapolda NTT untuk melaporkan penangaanan kasus dimaksud sekaligus meminta Polda NTT mengambil alih kasus tersebut.”Ungkap Mien. (DAS)

610 total views, 2 views today

Please follow and like us: