Fajar NTT Minta Kejati NTT Ambil Alih Kasus Korupsi Di Dinkes Dan BPBD Nagekeo

KUPANG, KPK – Front Aksi Jaringan Anti Korupsi (Fajar) NTT, melalui pernyataan tertulisnya yang dikirim ke Redaksi media KPK NTT, secara tegas meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan perbekalan kesahatan untuk pencegahan Covid – 19 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dana tanggap darurat Badan Nasional Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo.

Fakta ini menurut Koordinator Fajar NTT, Kapistrano Ceme, karena pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada dinilai lambat dalam menangani dua kasus tersebut yang sekarang lagi disoroti publik dan mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini.

“Kita minta Kejati NTT mengambil alih kasus tersebut. Dalam waktu dekat Fajar NTT akan menemui Kejati NTT dan sudah kami ajukan permohonan audinesi. Tujuannnya agar Kejati NTT bisa mendorong serta melakukan koordinasi dengan Kejari Ngada guna memastikan penanganan kasus tersebut.” Ungkapnya.

Rano menjelaskan, proses penanganan kasus tersebut diduga ada hambatan dalam penyidikan, sehingga patut dipertanyakan, ada apa dan mengapa kasus ini tidak ada tanda – tanda kemajuan.

“Kita minta Kejati NTT bisa mengambil alih kasus tersebut, unutk segera ditindak lanjuti dan diproses sesuai atauran hukum yang berlaku”.Tegas Rano seraya menambahkan bahwa sesuai Informasi yang diterima, Kejari Ngada diduga mendapat ancaman oleh oknum-oknum lewat media sosial (Medsos) terkait penanganan kasus dimaksud.

Senada dengan Rano, salan satu anggota Fajar NTT, Jefry Meo melalui rilisnya menjelaskan, tujuan pihaknya melakukan audiensi dengan Kejati NTT adalah semata – mata membuat kasus tersebut menjadi terang benderang, termasuk meminta Kejati NTT dapat mengawasi ruang gerak Kejari Ngada dalam penanganan kasus dana covid dan dana penanggulangi bencana di Kabupaten Nagekeo.

“Kami harap penanganan kasus tersebut berjalan sesuai koridor hukum tanpa adanya “Kongkalikong” antara oknum – oknum yang mau mencoba mengalihkan semua hasil invetigasi yang telah mengarah pada indikasi penyalahgunaan keuangan Negara”. Terang Jefri seraya meminta Kejati NTT untuk dapat melakukan koordinasi terkait penanganan kasus dimaksud.(DAS)

204 total views, 1 views today

Please follow and like us: