Jadi Tersangka, Bupati Alor Harus Dimintai Pertanggung Jawaban Hukum 

KUPANG, KPK – Penetapan status tersangka terhadap Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, terkait kasus dugaan penghinaan Terhadap Kasi Log Korem 161/ Wirasakti, Kolonel CPI. Imanuel Yoram Dionisius Adoe, oleh pihak penyidik Polda NTT pada (16/12/2020) , ternyata menuai dukungan penuh masyarakat Alor.

Fakta ini sejalan dengan pernyataan mantan Pangdam 1X Udayana sebelumnya, Mayjen TNI, Kurnia Dewantara, yang menyatakan sikap tetap mendorong kasus ini diproses secara hukum, sekalipun belakangan sangat berbeda dengan pernyataan Pangdam IX Udayana sekarang, Mayjen TNI. Maruli Simanjuntak, bahwa kasus tersebut cuma kesalah pahaman saja.

Aktifis Senior Pro Keadilan dan Kebenaran yang juga Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor, Syafrudin Tonu , akhirnya angkat bicara mempertanyakan letak posisi kasus ini, hingga menimbulkan tanya tanya besar ditenga masyarakat Alor.

“Ada apa dengan kasus Bupati Alor? Kalo sudah jadi tersangka, ya harus tetap diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, karena kita semua sama dimata hukum”. Kritik putra Alor ini.

Dimintai tanggapannya via ponsel, Sabtu (19/12/2020) , Aktifis kritis yang biasa disapa Opa ini menegaskan, sebagai warga masyarakat Alor yang sangat mencintai TNI yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, memberi apresiasi yang tinggi atas langkah bijak Polda NTT yang telah menetapkan status tersangka terhadap Bupati Alor yang diduga melakukan penghinaan terhadap Kasi Log Korem 161/ Wirasakti, Kolonel CPL Imanuel Yoram Dionisius Adoe.

Selain mendukung proses hukum kasus ini, dirinya juga sangat menyayangkan pernyataan Pangdam IX Udayana bahwa kasus tersebut hanyalah kesapahaman saja.

”Selaku anak tanah yang sangat menjujung tinggi korps TNI sebagai pembela NKRI dan pembela rakyat, saya mendukung sikap tegas mantan Pangdam IX Udayana sebelumnya yang mendorong kasus ini diselesaikan secara hukum. Karena bagaimanapun, hukum harus ditegakan dan tidak boleh berat sebelah”. Ungkapnya.

Bagi Syafrudin, semua kita sama dimata hukum tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan, sehingga sudah sepatutnya kasus dugaan penghinaan Bupati Alor terhadap oknum perwira Korem Wirasakti Kupang, harus tetap berjalan dalam koridor hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh penyidik Polda NTT.

“Ya kita harap kasus ini terus diproses dan Bupati Alor harus dimintai pertanggung jawaban hukum agar tidak menimbulkan tanda tanya besar ditenga masyarakat Alor. Apalagi sebelumnya, media sudah memberitakan bahwa telah dilakukan pendekatan secara intern antara pihak Korem maupun Kodim Alor dengan Bupati Alor, namun tidak membuahkan hasil”. Tegasnya.

Sebelumnya mantan Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI. Kurnia Dewantara kepada wartawan diruang VIP Bandara Eltari Kupang, Kamis (29/10/2020) menegaskan, pihaknya akan tetap mendorong persoalan ini agar diselesaikan secara hukum, dan meminta Polda NTT untuk menuntaskan kasus ini.

Dikatakannya, dalam kasus penghinaan oleh Bupati Alor terhadap Kasi Log Korem 161/ Wirasakti, pihaknya sudah berupaya untuk memediasi persoalan tersebut dan memerintahkan Dandrem 161 Wira sakti serta Dandim Alor untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, tapi Bupati Alor menutup diri.

“Saya sudah perintahkan Danrem 161 Wirasakti dan Dandim Alor untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tapi nampaknya saya menerima laporan kalau Bupati Alor menutup diri dan tidak berkenan Olehnya tiada lain, tiada bukan, hal ini harus diselesaikan secara hukum”.Tegasnya.

Pangdam menegaskan, upaya hukum ini dilakukan sebagai pembelajaran agar sebagai pejabat publik, harus bisa menjaga diri dalam ucapan maupun tindakan untuk tidak mengeluarkan kata – kata yang tidak sepantasnya.

Infromasi yang diterima Medai KPK menyebutkan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, tanggal 16 Desember 2020 telah mengeluarkan surat dengan Nomor : B/207/XII.RES 1.24/2020/DIRKRIMUM , yang menyatakan, berdasarkan rujukan nomor LP/B/423/X/RES.1.24/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 dan surat perintah penyidikan serta laporan hasil gelar perkara 15 Desember 2020, menetapkan Bupati Alor Amon Djoba sebagai tersangka dengan pasal 335 ayat 1, Pasal 315 dan 316 KUHP.

Atas penetapan tersangka ini Kapolda NTT Irjen. Pol. Drs. Lotharia Latif, dikonfirmasi wartawan Jumat, (18/12/2020) mengatakan, soal itu tanya saja ke penyidik. (01/D)

645 total views, 1 views today

Please follow and like us: